Menlu: Pola Benny Wenda Manipulatif dan Fake News
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku sudah memahami pola yang dilakukan petinggi separatis Papua Barat, Benny Wenda, yang diselundupkan Vanuatu dan menyerahkan petisi berisi tuntutan referendum kemerdekaan kepada Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss.
“Jadi, pattern (pola) yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu: satu, manipulatif dan yang kedua, adalah fake news,” jelas Retno kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).
Retno menjelaskan, wakil tetap RI di Jenewa, pada 30 Januari 2019 sudah melakukan pembicaraan langsung dengan KT HAM PBB. Menurut Retno, berdasar pembicaraan tersebut, KT HAM PBB merasa surprise dengan adanya anggota delegasi yang bukan delegasi resmi perwakilan Vanuatu saat pertemuan.
Retno menambahkan, KTT HAM juga menyatakan bahwa setiap pertemuan harus didasari good intention atau niat baik.
“Jadi, dia beranggapan semua negara memiliki good intention, tapi kenyataannya bahwa Vanuatu tidak memiliki good intention dengan memasukkan Benny ke dalam (delegasi), dan juga komplain KT HAM karena di akhir pertemuan tiba-tiba yang bersangkutan berbicara mengenai Papua,” kata Retno kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).
Mantan duta besar RI untuk Kerajaan Belanda, itu menegaskan tidak kaget dengan apa yang dilakuan Benny Wanda.
Menurut Retno, penjelasan KT HAM PBB sudah jelas bahwa visi Vanuatu dan Benny adalah not good intention. Apalagi, kata Retno, yang dibicarakan Benny soal Papua, itu tidak ada kaitannya dengan agenda pertemuan Vanuatu dengan KT HAM PBB.
“Karena sesi sekarang adalah sesi negara anggota PBB memberikan laporan mengenai pelaksanaan HAM, Indonesia sudah menyampaikan laporannya dua tahun yang lalu kalau tidak salah. Nah sekarang ada gilirannya ada beberapa negara termasuk Vanuatu,” jelasnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku sudah memahami pola yang dilakukan petinggi separatis Papua Barat, Benny Wenda, yang diselundupkan Vanuatu dan menyerahkan petisi berisi tuntutan referendum kemerdekaan kepada Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swis
- Resmi! Ini Jabatan Baru Retno Marsudi setelah Meninggalkan Kementerian Luar Negeri
- Pertama dalam Sejarah, WN Indonesia Jadi Utusan Khusus Sekjen PBB
- Ini Alasan Paus Fransiskus Sebut Perang Sebuah Kekalahan
- Menlu Retno Perjuangkan Ekonomi Inklusif demi Kemajuan Afghanistan
- 1.119 WNI Berhasil Direpatriasi dari Kawasan Berbahaya Sepanjang 2023
- Indonesia Kembali Serukan Perlucutan Senjata Nuklir Global