Menlu Retno Hubungi Sejumlah Orang Penting demi Gagalkan Rencana Jahat Israel

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali mengangkat isu Palestina ke forum dunia seraya meminta Israel menghentikan rencana menganeksasi atau mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

Menlu Retno Marsudi telah menyampaikan sikap Indonesia dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung secara virtual pada Rabu (27/5).

Beberapa hari terakhir, ia juga telah menghubungi Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh, dan sejumlah menteri luar negeri dari anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), Gerakan Non-Blok, Uni Eropa, serta organisasi dan lembaga internasional lainnya.

"Dalam surat (yang saya kirim ke pejabat tinggi negara sahabat, red), saya menyebutkan aneksasi tidak hanya mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, tetapi juga mengancam seluruh upaya menemukan penyelesaian terhadap isu Palestina," terang Retno saat jumpa pers mingguan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/5).

Oleh karena itu, ia mendorong komunitas internasional untuk bekerja sama menegakkan komitmen terhadap hukum internasional dan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Rabu malam, Retno menekankan lembaga tersebut punya kewajiban memulihkan kembali hak Palestina terhadap wilayahnya sesuai dengan tapal batas 1967.

Tapal Batas 1967, kerap dikenal dengan 1967 Borders atau Green Line, merupakan garis batas yang ditetapkan saat gencatan senjata sebelum Israel mengadakan serangan selama enam hari ke daerah-daerah yang dihuni oleh rakyat Palestina, termasuk di antaranya di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

"Kita tidak dapat membiarkan Israel melanjutkan rencana aneksasinya (di Tepi Barat, red)," terang Retno.