Menneg BUMN: BI Terlambat

JAKARTA - Kasus transaksi valas derivatif yang membelit beberapa perusahaan pelat merah mendapat perhatian khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, otoritas perbankan terlambat mengantisipasi meluasnya transaksi valas derivatif yang bersifat spekulatif. "BI (Bank Indonesia, Red) terlambat melarang," ujarnya akhir pekan lalu.

Menurut Sofyan, keputusan BI untuk melarang transaksi derivatif yang bersifat spekulatif pada Januari lalu cukup terlambat. "Padahal produk ini sudah dijual sejak 2007," katanya.

Karena keterlambatan tersebut, perbankan yang beroperasi di Indonesia bebas menjual produk transaksi derivatif spekulatif hingga akhir tahun lalu. Akibatnya, paling tidak empat BUMN dan banyak perusahaan swasta lainnya terjebak. "Ini juga terjadi di banyak negara Asia, tidak hanya di Indonesia," terangnya.