Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia

Sebaliknya, Pilkada tidak langsung berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elite politik, yang justru melemahkan sistem checks and balances.
Argumen yang sering diajukan oleh pendukung Pilkada tidak langsung adalah upaya untuk mengurangi konflik horizontal di masyarakat.
Mereka berpendapat bahwa Pilkada langsung sering memicu ketegangan sosial di tingkat lokal, terutama di daerah-daerah yang memiliki dinamika politik dan sosial yang kompleks.
Namun, argumen ini dapat dipertanyakan. Konflik yang muncul selama Pilkada sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh lemahnya regulasi, kurangnya pendidikan politik serta rendahnya integritas lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana data yang ada selama ini.
Dengan memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada, konflik-konflik semacam ini dapat diminimalkan tanpa harus mengubah mekanisme pemilihan itu sendiri.
Mengembalikan sistem Pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD adalah langkah mundur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Kebijakan ini tidak hanya mengancam meritokrasi, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sistem pilkada langsung, meskipun memiliki berbagai tantangan, tetap menjadi pilar penting dalam menjaga kedaulatan rakyat.
Usulan untuk mengembalikan Pilkada dari model langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD kembali memunculkan diskursus publik.
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Mencermati RUU KUHAP dan Urgensi Kebutuhan Modernisasi Hukum Acara Pidana
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV