Menolak Lupa Peristiwa Kudatuli, Romo Benny Tak Ingin Kejadian Kelam Itu Terulang

"Reformasi hukum dan keadilan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, reformasi hukum dan keadilan harus menjadi prioritas utama. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak," katanya.
Dia juga meminta aparat penegak hukum harus independen dan bebas dari intervensi politik.
Selain itu, keadilan harus diwujudkan dengan mengadili pelaku kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, serta memberikan kompensasi yang layak bagi para korban dan keluarga mereka.
"Penguatan demokrasi adalah langkah berikutnya yang sangat penting. Demokrasi yang sejati harus didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas," imbuhnya.
Kemudian, lanjut dia, rakyat harus memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut akan represi.
Partai politik harus berfungsi sebagai saluran aspirasi rakyat dan bukan sebagai alat kekuasaan semata.
Pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran sejarah pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran sejarah harus ditanamkan sejak dini.
Generasi muda harus diajarkan tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan sejarah bangsa, termasuk peristiwa-peristiwa kelam seperti 27 Juli 1996.
Budayawan Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny menolak lupa peristiwa 27 Juli 1996 atau dikenal dengan sebutan peristiwa Kudatuli
- Lulusan CPNS dan PPPK 2024 Dongkrak Jumlah ASN Hingga 5,7 Juta Orang
- PA GMNI Dorong Etika Bernegara Berbasis Pancasila untuk Atasi Krisis Demokrasi
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- Pendidikan Berperan Dalam Mengaktualisasikan Nilai Pancasila di Tengah Tantangan Zaman
- Pancasila Dalam Menu Makan Bergizi Gratis
- Sultan: Pancasila Membawa Misi Perdamaian dan Kemakmuran Universal