Menolak Lupa Peristiwa Kudatuli, Romo Benny Tak Ingin Kejadian Kelam Itu Terulang
"Dengan demikian, mereka akan tumbuh menjadi warga negara yang kritis, sadar akan hak-haknya, dan berkomitmen untuk menjaga keadilan dan kemanusiaan. Rekonsiliasi dan pengakuan adalah langkah penting lainnya," sambungnya.
Diuraikannya, pemerintah harus mengakui kesalahan masa lalu dan meminta maaf kepada para korban dan keluarga mereka.
Proses rekonsiliasi harus melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat luas.
Hanya dengan cara ini, menurutnya, luka-luka masa lalu bisa sembuh dan bangsa ini bisa melangkah maju dengan penuh percaya diri.
"Media dan masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ingatan kolektif tentang peristiwa 27 Juli 1996. Media harus terus mengangkat isu-isu terkait pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan, serta memberikan ruang bagi suara-suara korban," ujarnya.
Masyarakat sipil harus terus melakukan advokasi dan mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi hukum dan keadilan.
"Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah," sebutnya.
Lebih jauh, setiap warga negara harus dihormati hak dan martabatnya, tanpa diskriminasi.
Budayawan Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny menolak lupa peristiwa 27 Juli 1996 atau dikenal dengan sebutan peristiwa Kudatuli
- Unhas Jadi Tuan Rumah FGD Ketiga BPIP untuk Membahas Etika Penyelenggara Negara
- Beri Kuliah Umum di Rusia, Bu Mega Beber Pancasila & Ide Bung Karno untuk Dunia
- Di Rusia, Megawati Sebut Pancasila Bisa Menjawab Permasalahan Geopolitik dan Pemanasan Global
- Di Depan Mahasiswa FHUI, Soepandji Bicara soal Dinamika Geopolitik & Nilai Pancasila
- BPIP Gelar FGD Bertema Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
- Seribu Zaytun