Menpan Kecewa pada Kinerja Penegak Hukum

JAKARTA - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan mengaku kecewa dengan kinerja lembaga penegak hukum. Pasalnya, selama tiga tahun pelaksanaan penilaian akuntabilitas kinerja, lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung, kinerja sangat buruk.

"Saya kecewa sekali. Ini menandakan kalau lembaga penegak hukum kita tidak serius melakukan upaya reformasi birokrasi. Masa' selama pelaksanaan penilaian akuntabilitas kinerja, ketiganya tidak naik-naik predikatnya (C/ sangat kurang)," tutur Mangindaan usai penyerahan laporan akuntabilitas kinerja K/L di Kantor Kementerian PAN&RB, Senin (7/3).

Satu-satunya lembaga penegak hukum yang dinilai serius dalam melakukan reformasi birokrasi di bidang akuntabilitas kinerja adalah KPK. Tahun ini, KPK menjadi jawara dalam pengelolaan akuntabilitas kinerjanya. Malahan lembaga anti korupsi ini hampir mencapai predikat A (sangat baik).

"Tahun lalu dia mendapatkan predikat B (baik) juga, tapi rangkingnya masih di bawah. Sekarang dia bisa melonjak naik ke posisi pertama. Mengapa? Karena KPK mau melaksanakan semua aturan dengan benar. Dari mulai program sampai pada pelaksanaan serta hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan dirasakan masyarakat," bebernya.