MenPAN-RB Minta Polri Mengawal 2 Program Reformasi Birokrasi Ini
jpnn.com, JAKARTA - MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas meminta Polri mendukung implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi.
Menteri Anas menyebut reformasi birokrasi tematik itu membutuhkan dukungan seluruh instansi pemerintah agar perubahan yang dihasilkan makin besar.
"Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi, harus ditopang oleh berbagai instansi, termasuk Polri,” kata Anas melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (6/7).
Hal itu disampaikan menPAN-RB dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2023, di Nusa Dua, Bali.
Anas menyampaikan dalam hal pengentasan kemiskinan, Polri dapat berperan mengawal penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi barang kebutuhan pokok secara tepat sasaran dan tepat waktu.
Selain itu, Polri juga dapat berperan dalam menindaklanjuti penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial.
Sementara pada peningkatan investasi, Anas menyebut Polri bisa responsif dalam menindak pelanggaran hukum terkait dengan dunia usaha, terutama pada kasus korupsi, pemberantasan mafia tanah, aksi premanisme, dan pungutan liar dalam berbagai proyek investasi.
“Bayangkan jika Polri tidak berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi tersebut, tentu target-target pembangunan akan semakin jauh tidak tercapai dan tidak tepat sasaran,” tuturnya.
MenPAN-RB Azwar Anas meminta Polri mendukung 2 agenda reformasi birokrasi tematik ini agar perubahan yang dihasilkan lebih besar lagi.
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- Kasatreskrim Ditembak Kabag Ops di Sumbar, Kadiv Propam Bilang Begini
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Percepat Pengentasan Kemiskinan, Kemensos-Kemendagri Bersinergi Wujudkan Data Tunggal
- Menko Perekonomian Ungkap Potensi Baru Dukungan Transisi Energi untuk Indonesia
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral