Menpan & RB Minta Reformasi Birokrasi di Daerah Dipercepat

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Itu sebabnya, seluruh provinsi akan menjadi pionir, sehingga dapat dijadikan pilot project.

"Semua provinsi akan menjadi pilot project. Nanti setelah itu akan dipilih masing-masing satu kabupaten dan satu kota sebagai pilot project, sehingga secara serentak akan ada 33 pemerintah provinsi, 33 pemerintah kabupaten, dan 33 pemerintah kota bisa melaksanakan reformasi birokrasi dalam waktu yang tidak lama lagi," tutur Azwar di hadapan para pejabat daerah, Selasa (21/2).

Penetapan daerah kabupaten/kota sebagai pilot project, terangnya, dilihat dari prestasinya selama ini. Khususnya hasil laporan kinerja dan anggaran, serta paling utama adalah sikap politik kepala daerah. “Sebab, reformasi birokrasi akan jalan bagus kalau ada komitmen dan didukung penuh oleh  kepala daerahnya,” ucapnya.

Ditambah mantan wakil gubernur Aceh ini, penetapan pilot project  kabupaten/kota akan dilakukan bersama-sama Kementerian PAN&RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, diharapkan ada beberapa area perubahan, antara lain struktur organisasi harus sesuai fungsi, efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, perizinan yang efisien, bisnis proses, serta peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja.