JPNN.com 
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik di Lombok Tengah
Azwar Anas menyebutkan ke depan MPP tidak hanya untuk mengurus layanan di sektor dinas di bawah pemerintah daerah saja.
Layanan lainnya seperti yang ada di kepolisian dan kejaksaan juga bisa ditangani di MPP.
"Kami minta kepolisian juga bisa menaruh pelayanan SIM dan SKCK di MPP. Sehingga bisa menjadi alternatif rakyat terkait soal yang dibutuhkan," terangnya.
Diterangkan juga, MPP yang ada di Kota Praya Lombok Tengah itu memang saat ini masih belum maksimal.
Akan tetapi, kata dia, dengan berjalannya waktu pasti akan ada peningkatan kualitas pelayanan.
"Memang masih banyak yang perlu dipersiapkan dulu untuk lebih maksimal," paparnya.
Tempat yang sama, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyebutkan bahwa, jumlah pelayanan di MPP Lombok Tengah mencakup 20 organisasi perangkat Daerah (OPD).
Menurut Pathul, sebanyak 160 jenis layanan yang dapat diakses melalui MPP itu, seperti layanan perizinan dan non perizinan.
Azwar Anas menyebutkan ke depan MPP tidak hanya untuk mengurus layanan di sektor dinas di bawah pemerintah daerah saja.
- Tak Punya Uang, Bu Yuliana Bawa Pulang Jenazah Bayi Pakai Taksi Online
- Mau Mandi di Sungai, Warga Temukan Meriam
- 80 Rumah di Lombok Tengah Rusak Diterjang Angin Puting Beliung
- Irjen Hadi Gunawan: Di NTB Tidak Boleh Ada Geng Motor
- KPK Dalami Korupsi Shelter Tsunami NTB, Waskita Karya Berpotensi Jadi Tersangka Korporasi
- Pencuri Bertato Ini Apes setelah Aksinya Ketahuan Korban, Begini Ceritanya
