Menpan: Tambah Lembaga Baru Harus Sesuai UU

JAKARTA - Pembentukan badan baru terkait dengan akan ditelorkannya RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), mau tak mau harus dilakukan. Pasalnya, hal itu sesuai dengan amanat undang-undang.

"Kalau RUU BPJS ditetapkan menjadi UU, mau tak mau akan ada lagi lembaga baru. Kita memang ingin tidak ada penambahan lembaga baru lagi. Tapi kalau (itu) amanat UU, mau tidak mau harus dijalankan," ungkap Menpan & RB EE Mangindaan, Senin (16/5).

Diakui Mangindaan, dengan adanya penambahan lembaga baru, otomatis akan menambah anggaran negara. Itu sebabnya, dalam pembentukan badan hukum baru untuk BPJS ini, menurutnya harus diperhitungkan matang-matang.

"Menkeu sudah mengatakan, untuk membentuk satu BPJS butuh dana Rp 2 triliun. Karena itu, bentuk BPJS nanti bukan wali amanah dan bantuan sosial, tapi merupakan asuransi sosial, sehingga ada kewajiban iuran bagi masyarakat mampu," urainya.