Menpan Tantang Pemda

JAKARTA--Sepertinya pemerintah daerah tidak tertarik dengan remunerasi. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, sampai saat ini belum ada satupun daerah yang mengajukan diri untuk dinilai pelaksanaan reformasi birokrasinya. Padahal penilaian reformasi birokrasi bukan hanya untuk instansi pusat saja.

"Maunya pemerintah secara bersamaan. Namun yang berani mengajukan baru pusat, sedangkan daerah belum," kata Mangindaan kepada JPNN di Jakarta, Rabu (10/2). Dengan penilaian reformasi birokrasi, setiap instansi bisa mendapatkan reward berupa tunjangan kinerja/remunerasi.

"Saya menantang daerah-daerah untuk mengajukan diri ke pusat guna dinilai pelaksanaan reformasi birokrasinya. Saya yakin, daerah yang mau dinilai pasti bangga karena berarti sudah berpola pikir reformis dan mau mengubah dirinya," tandasnya.

Sementara Deputi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho menyatakan, pemberian tunjangan kinerja/remunerasi hanya untuk instansi yang telah melaksanakan reformasi. "Kalau belum dinilai pelaksanaan reformasi birokrasinya, ya jangan berharap ada tunjangan kinerja," cetusnya. (esy/jpnn)