MenPAN&RB: Budaya Malu PNS Masih Kurang
Selasa, 06 Maret 2012 – 19:09 WIB

MenPAN&RB: Budaya Malu PNS Masih Kurang
JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar mengharapkan setiap PNS harus siap menghadapi perubahan. Jangan bersifat pasif dan diam karena merasa sudah mapan.
“Budaya PNS yang cuma datang contreng absen, main game atau facebookan, makan siang setelah itu pulang, harus diubah,” tegasnya di Jakarta, Selasa (6/3).
Ditambahkan mantan Plt Gubernur Aceh ini, banyak PNS yang tidak memiliki jiwa melayani, kurang punya rasa malu saat melayani masyarakat. “Mereka tidak malu kalau ada orang yang sampai tiga kali mengurus sesuatu tetapi belum selesai-selesai. Masih ada istilah 'Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah?. Anehnya, kalau ada orang yang mendapatkan kemudahan, pulang dengan puas dan tersenyum malah kurang senang. Lantaran dia tidak mendapatkan imbalan.” tuturnya.
Dia juga mengkritisi birokrasi di Indonesia yang terlalu gemuk dan kurang efektif, sumber daya aparatur kelebihan sekaligus kekurangan. Artinya yang kemampuannya sama berlebihan. Sebaliknya yang punya kemampuan lebih dan dibutuhkan organisasi malah kurang jumlahnya.“Orangnya sih banyak, tapi didominasi tenaga yang tidak dibutuhkan,” tambahnya. (Esy/jpnn)
JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar mengharapkan setiap PNS harus siap menghadapi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Bernilai Rp 20,1 Miliar di Cirebon
- Hasil Audit, Sebegini Jumlah Peserta Seleksi PPPK Tahap 1 Dibatalkan Kelulusannya
- Bocah 6 Tahun Tewas Terjepit Pipa Kolam Renang di Garut
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan