MenPANRB Rini Dorong Kepala Daerah Memastikan Honorer Daftar PPPK Tahap 2

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang masa pendaftaran PPPK tahap 2 hingga 15 Januari 2025 untuk memperluas kesempatan tenaga non-ASN atau honorer mendaftar dan mengikuti seleksi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah membuka kesempatan secara luas bagi tenaga non-ASN agar bisa ikut seleksi PPPK 2024.
Dia menegaskan bahwa seleksi PPPK tahap 2 ini harus dimaksimalkan. Oleh karena itu, Menteri Rini juga mendorong seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, memastikan tenaga non-ASN atau honorer di instansinya bisa mengikuti seleksi PPPK tahap 2. "Seleksi PPPK tahap 2 ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/1).
Menteri Rini menyampaikan itu dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah Daerah, Rabu (8/1).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), kurang lebih 1,7 juta tenaga non-ASN yang harus dilakukan penataan.
Kurang lebih 1,3 juta non-ASN yang diproyeksikan akan terserap menjadi PPPK dari hasil seleksi tahap I.
Namun, masih ada pekerjaan rumah untuk memastikan sisa sekitar 400 ribu tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK tahap II.
“Saya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memetakan dan mengonfirmasi data 443.712 tenaga non-ASN sebagai dasar untuk pendaftaran dan seleksi tenaga Non-ASN pada seleksi tahap II,” ungkap Menteri Rini.
MenPANRB Rini mendorong para kepala daerah bisa memastikan honorer atau tenaga non-ASN mengikuti seleksi PPPK tahap 2.
- Wamendagri Masih Menunggu Kehadiran Kepala Daerah dari PDIP di Lokasi Retreat
- PSI Instruksikan Kepala Daerah Melayani Rakyat, Bukan Partai
- Dedi Mulyadi Pastikan Semua Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret, Termasuk dari PDIP
- Begini Isi Surat Instruksi Megawati Melarang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Pesan Penting Waka MPR untuk 481 Kepala Daerah yang Baru Dilantik: Penuhi Hak Rakyat!