Menperin Agus Gumiwang Ungkap Penyebab PMI Manufaktur Mengalami Kontraksi Lebih Dalam

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan para pelaku industri mengamati perkembangan penerapan aturan oleh pemerintah yang secara langsung dapat berpengaruh pada perlambatan ekspansi pada subsektor industri.

“Misalnya, pada industri makanan dan minuman, para pelaku usaha nampak menahan diri dengan adanya rencana pemberlakuan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan,” terang Febri.

Begitu juga dengan ketidakjelasan isi data 26.415 kontainer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sampai saat ini belum menemukan titik terang.

Kemenperin saat ini belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah mengantisipasi banjirnya pasar domestik oleh produk jadi impor tersebut.

Kemenko Perekonomian memang telah memfasilitasi pertemuan antarkementerian atau lembaga terkait, namun realisasi datanya masih belum ada.

Di sisi lain, importir juga semakin mempercepat proses impor barang jadi untuk mengantisipasi pemberlakuan kebijakan pembatasan impor ke depan, seperti pemberlakuan BMAD, Lartas, atau pengalihan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke tiga pelabuhan Indonesia Timur, yaitu Pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang.

Febri menjelaskan untuk mendorong ekspansi industri manufaktur, Kemenperin juga akan terus mendorong percepatan perluasan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), percepatan penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), khususnya untuk industri terdampak, seperti keramik, kertas, penerapan SNI, serta percepatan pembatasan barang impor dan penegakan hukum atas impor ilegal.

“Selain itu, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri juga perlu diprioritaskan pengesahannya agar bisa menjadi game changer bagi industri manufaktur,” ujar Febri.