Menperin Kecewa Kinerja Depkeu

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengaku gregetan melihat tingkah laku para pegawai Departemen Keuangan, khususnya di Direktorat Bea dan Cukai. Meski sudah diberi gaji paling tinggi, tetapi pelayanannya yang diberikan masih tidak meningkat.

Fahmi menilai tidak seharusnya pegawai Depkeu bekerja tidak maksimal, karena gaji-nya lebih tinggi jika dibanding pegawai-pegawai di Departemen yang lain. Untuk itu, Fahmi menyarankan agar internal Depkeu melakukan introspeksi secara total. Sebab, selama ini unit-unit kerja di Depkeu sudah mendapat ke-istimewaan dari pemerintah. “Remunerasinya saja lebih tinggi dari yang lain, eh masih begitu saja (kinerjanya),” ujarnya.

Hampir semua persoalan birokrasi yang dikeluhkan pengusaha saat ini berhubungan dengan kinerja Depkeu. Hambatan perdagangan, perizinan dan perpajakan seringkali terjadi di tubuh instansi naungan Depkeu. “Pertanyaannya, ada hantu apa disana? Mungkin pemangkasan satu sampai dua generasi tidak akan mampu (mengatasi) karena ini soal pembenahan sistem dan kepastian hukum. Yang salah harus dikatakan salah,” tegasnya.

     Dia mencontohkan, ketika ada penertiban di Bea Cukai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pelayanan ekspor impor menjadi terganggu. Namun yang disalahkan justru penertibnya (KPK), padahal yang membuat macet sebenarnya adalah kurang tertibnya para pegawai Bea Cukai itu sendiri. “Saya jadi curiga kenapa ada kemacetan (pelayanan) yang disalahkan KPK. Masak ada yang bilang, kalian sih menertibkan jadi macet,” ungkapnya.

     Sebelumnya, Sekjen Gabungan Eksportir Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro mengungkapkan adanya perlambatan proses pengeluaran kontainer di Bea Cukai pasca-sidak yang dilakukan KPK beberapa pekan lalu. Anehnya, para pegawai Depkeu justru menyalahkan instansi pemberantas korupsi itu sebagai biang penyebab kelambatan pelayanan. “Kalau kerjanya begitu patut jadi pertanyaan, apalagi yang mereka butuhkan? Gajinya saja lebih tinggi di seluruh Indonesia,” jelasnya. (wir/jpnn)