Menpora Dito Ariotedjo Hadir dan Membuka Langsung Talk Show Muda Memilih

jpnn.com - Menpora RI Dito Ariotedjo hadir sekaligus membuka talk show muda memilih bertajuk Membangun Manusia Indonesia.
Acara ini berlangsung di Media Center Graha Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Minggu (4/1/2024) sore.
Dalam sambutannya, Menpora Dito menyampaikan talk show yang menghadirkan tujuh Ketua Umum (Ketum) dari organisasi-organisasi mahasiswa dan kepemudaan ini merupakan bagian dari program Muda Memilih Kemenpora.
Talk show ini bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk turut menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu 2024 di kalangan pemuda Indonesia.
"Jadi, kegiatan hari ini merupakan salah satu program Kemenpora yang berkolaborasi bersama KPU untuk menyosialisasikan Pemilu 2024," terang Menpora Dito.
Kemenpora sendiri mengadakan diskusi dan juga kegiatan menyerap aspirasi dari dari komunitas serta organisasi pemuda dan aspirasi dari dunia olahraga yang diharapkan dapat diakomodasi oleh pemerintahan yang baru kelak.
"Nantinya insyaallah bisa bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan generasi muda untuk pemerintahan selanjutnya," imbuh Menpora.
Selepas memberi sambutan, Menpora Dito ikut menyaksikan pemaparan para narasumber mengenai apa saja yang diperlukan masyarakat dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045 mendatang.
Menpora RI Dito Ariotedjo hadir sekaligus membuka talk show muda memilih bertajuk Membangun Manusia Indonesia.
- Di Tengah Isu Efisiensi Anggaran, PBSI Memastikan Program Pelatnas Tetap Berjalan
- Menpora Dito Pastikan Penghentian Pelatnas Bukan Gegara Efisiensi Anggaran
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU