Menpora: Klub Mapan Tak Perlu Dibantu

"Pertanggungjawabannya kalau begini tentu lebih jelas. Dan mereka pastinya lebih tahu, serta dekat dengan persoalan olahraga di lingkungannya masing-masing," ungkapnya.

Rekomendasi KPK kepada Mendagri agar pos bantuan olahraga seperti sepakbola dan sejenisnya ditiadakan ke depan, berasal dari hasil analisis yang dilakukan KPK, bahwa ternyata selama ini pengelolaan anggaran yang dikucurkan saban tahun tersebut sangat amburadul. Hampir semua tidak membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana yang telah digariskan.

"Kecenderungan penyimpangan akhirnya juga besar dalam pengelolaan dana tersebut," ujar M Jasin, salah seorang pimpinan KPK. Jasin bersama Ketua KPK Busyro Muqoddas, beserta Chandra M Hamzah dan pimpinan KPK lainnya, hari ini memang menerima langsung kedatangan tamunya, mulai dari Mendagri, Menpora, hingga gubernur, walikota dan bupati se-Indonesia. (mur/jpnn)