Menristekdikti: Pendidikan Vokasi Tertinggal karena Masyarakat Fokus Gelar
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, penguatan mutu pendidikan tinggi vokasi di era revolusi industri 4 sangat penting. Saat ini pemerintah terus mendorong pendidikan vokasi agar bisa menyediakan tenaga profesional.
"Pendidikan vokasi orientasinya harus jelas dan ini sangat penting. Lulusan pendidikan vokasi harus mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan lembaga sertifikat kompetensi," ujar Nasir, Sabtu (20/4).
BACA JUGA: Pemilihan Rektor Selalu Bermasalah, Menristekdikti Perintahkan Lapor Polisi
Dia memaparkan, mutu perguruan tinggi di Indonesia masih di bawah 500 besar dunia dengan angka partisipasi kasar (APK) 34.58 persen tahun 2018. Mahasiswa terdaftar kurang lebih 8 juta, dosen 294 ribu di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Untuk akreditasi perguruan tinggi di Indonesia, yang akreditasi A 93. Sedangkan politeknik yang akreditasi A hanya 6.
"Dalam pendidikan vokasi, dosen harus mempunyai sertifikat kompetensi. Sudahkah dosennya mendapatkan sertifikat kompetensi," tanya Nasir.
Nasir menambahkan, pendidikan vokasi selalu ketinggalan karena masyarakat hanya mencari gelar. Sementara pemerintah abai terhadap pendidikan vokasi di mana banyak aturan yang tidak mendukung. Selain itu industri tidak mau terlibat langsung dalam pendidikan tinggi vokasi.
BACA JUGA: Menteri Nasir Tantang Politeknik Negeri Gabung LTMPT
Saat ini pemerintah terus mendorong pendidikan vokasi agar bisa menyediakan tenaga profesional.
- Tingkat Pengangguran Terbuka Lulusan Vokasi Menunjukkan Tren Penurunan, Ini Faktanya
- Bangkitkan Ekosistem Gim Lokal, Kemenekraf Gandeng Polandia
- Dukung Kemajuan Pendidikan Vokasi, TBIG Tingkatkan Kompetensi Guru SMK
- Dana Padanan Kedaireka Dukung Inovasi Kendaraan Listrik Demi Kemandirian Bangsa
- Kearifan Lokal Tampil Dalam Karya Insan Vokasi di JMFW 2025
- Tampil di TEI 2024, Produk Pendidikan Vokasi Diminati Mancanegara