Mensesneg Pratikno dan Anies Diminta Berkoordinasi Soal Revitalisasi Monas

jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR mencecar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno terkait revitalisasi kawasan Tugu Monas yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anggota Komisi II DPR Endro S Yahman mempertanyakan bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan Mensesneg sehingga terjadi polemik dalam revitalisasi Monas. "Bagaimana Mensesneg melakukan pengawasan revitalisasi Monas sehingga sekarang ini menjadi polemik?," tanya Endro saat rapat Komisi II DPR dengan Mensesneg Pratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1).

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan bahwa Mensesneg Pratikno adalah ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sekretaris merangkap anggota Komisi Pengarah.

Karena itu, Arwani menegaskan idealnya dari awal ada koordinasi yang lebih baik sehingga tidak muncul polemik di kemudian hari.

Menurut dia, ketua Komisi Pengarah sudah berkirim surat dan meminta  pemberhentian proyek itu, merupakan langkah yang sudah bagus.

"Yang saya ingin tekankan adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini (kantor) pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya dipisahkan oleh Monas saja, mestinya kan tinggal jalan kaki," kata Arwani dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia itu.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mencontohkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang jalan kaki ke kantor Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Sesekali mungkin jalan kaki muter Monas terus mampir ke kantor gubernur DKI lalu berkoordinasi, kan enak juga," ujarnya.

Ia mengatakan hanya dipisahkan Monas saja susah berkoordinasi. Bagaimana lagi kalau kantor pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang jauh atau terbentang pulau.