Mensesneg Sebut Anggaran Retret Kepala Daerah Sepenuhnya dari APBN
![Mensesneg Sebut Anggaran Retret Kepala Daerah Sepenuhnya dari APBN](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/11/29/menteri-sekretaris-negara-prasetyo-hadi-antaralivia-kristian-evni.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut biaya kegiatan orientasi kepemimpinan atau retret 505 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024 akan ditanggung APBN.
"(Memakai, red) APBN," kata Prasetyo saat menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).
Ketua DPP Gerindra Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) itu membantah kabar retret kepala daerah terpilih ditanggung bersama APBN dan APBD.
"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo.
Alumnus SMA Taruna Nusantara (Tarnus) itu menyebutkan pemerintah daerah tak perlu mentransfer ke pusat agar gubernur hingga bupati atau wali kota ikut retret yang bakal dilaksanakan di Megaleng, Jawa Tengah (Jateng).
"Seharusnya tidak ada (transfer dari pemerintah daerah ke pusat, red), semua dari Kemendagri," ucap Prasetyo.
Pemerintah pusat memang mengagendakan retret atau pembekalan terhadap seluruh kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2).
Belakangan, Kemendagri sempat membuat surat edaran soal biaya operasional kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 selama retret ditanggung oleh pemda setempat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut biaya kegiatan retret kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024 akan ditanggung APBN.
- Pemprov Jateng Batal Anggarkan Ahmad Luthfi Ikut Retreat di Akmil Magelang
- Istana: Anggaran yang Diefisiensi Tidak Punya Pengaruh Besar Terhadap Masyarakat
- Gubernur Terpilih Luthfi Akan Ikuti Retreat di Akmil Magelang, Pemprov Jateng Anggarkan Dana Sebegini
- Danantara 1.000 T
- Efisiensi Anggaran, Pemeliharaan Rutin Jalan di Jateng Turun Hingga 70 Persen
- Puteri Komarudin Soroti Potensi Penerapan Kebijakan Berbasis Mitigasi Risiko