Mensos Apresiasi Terobosan Veri-Vali Data Miskin Pemprov Bengkulu

"Pemerintah Daerah mengambil peran strategis dalam memastikan bantuan sosial di wilayahnya agar tepat sasaran. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan pun dapat lebih maksimal," tuturnya.

Diakui Khofifah ada sebagian Kabupaten/Kota di Indonesia yang pemerintahannya belum maksimal mengawal program pengentasan kemiskinan yang digulirkan Pemerintah Pusat. Meskipun sasaran penerimanya adalah warga di daerah bersangkutan.

Kementerian Sosial sendiri telah menyiapkan sistem untuk pemuktahiran data kemiskinan sejak Desember 2016 lalu. Namun keberadaan Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) tersebut kurang terespon.

Sehingga update data yang semestinya bisa dilaksanakan secara on line akhirnya harus dilakukan dengan berbagai koordinasi lagi.

Padahal, konfirmasi ini penting agar pemuktahiran data warga miskin dapat terus berjalan sehingga bantuan sosial (bansos) lebih mutahir dan lebih tepat sasaran.

Seluruh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial setempat, kata dia, telah diberikan user name beserta password sehingga sangat mudah mengakses Sistem informasi dan konfrmasi data sosial terpadu (siskadasatu).

"Kemiskinan kan dinamik, karena itu proaktif pemda sangat dibutuhkan. Apabila ditemukan data kemiskinan tidak valid, maka pemda dapat mengkonfirmasi mana salahnya, mana penerima manfaat yang tidak eligible (memenuhi syarat-red,)" tuturnya.

Khofifah menambahkan, tahun 2018 sejalan arahan Presiden, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.(jpnn)