Mensos Juliari Apresiasi Kesiapan Kepala BPS Dukung Pemutakhiran DTKS

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Julliari Peter Batubara mengharapkan dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mewujudkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Soaial (DTKS) 2021.

Kementerian Sosial (Kemensos) tahun depan akan meningkatkan cakupan data penerima bantuan sosial di DTKS dari 40 persen menjadi 60 persen penduduk Indonesia dengan tingkat kesejahteraan sosial terendah.

“Kerja sama dan dukungan BPS penting untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir, dan valid. Apalagi ketika cakupan penerima bantuan sosial ditingkatkan dari 40 persen menjadi 60 persen untuk tahun depan,” kata Mensos Juliari di Jakarta, Rabu (2/12).

Mensos Juliari menyatakan ini terkait pertemuannya dengan Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS Jakarta, Selasa (1/12).

Menurut Juliari, dalam pertemuan itu disinggung kesiapan Kemensos dan BPS mempersiapkan implementasi perjanjian kerja sama kedua instansi dalam pemutakhiran DTKS.

Mensos Juliari menyatakan, ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi tugas BPS membuat model pemeringkatan, merancang kuesioner dan melakukan uji coba verifikasi serta validasi.

“Kemudian menyusun pedoman pelaksanaan pemutakhiran DTKS, workshop, bimbingan dan pemantapan verifikasi dan validasi, dan jaminan kualitas (quality assurance),” kata Mensos Juliari.

Dalam pertemuan tersebut pula, BPS menyatakan dukungan penuh dalam persiapan pemutakhiran DTKS 2021.

Pascapenandatanganan perjanjian kerja sama  tersebut, BPS segera menyiapkan langkah-langkah strategis persiapan lapangan.

Kemudian BPS juga akan mendukung memfasilitasi pelatihan instruktur dan SDM pelaksana lapangan yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2021.

“BPS saat ini tengah menyiapkan bahan pelatihan tersebut  yang pesertanya  terdiri dari 15 orang Master Instruktur Utama, 80 orang Instruktur Nasional, 1.640 Instruktur Daerah, 83.390 orang Enumerator, 16.687 orang Pengawas, dan 8.732 orang Koordinator Kecamatan,” kata Mensos.

Ia kembali menekankan perluasan cakupan data ini diharapkan dapat mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan. L

Dalam waktu dekat direncanakan akan dilakukan sosialisasi pemutakhiran DTKS kepada kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah untuk meminta dukungan pelaksanaan pemutakhiran DTKS 2021.

Perjanjian kerja sama pemutakhiran DTKS sudah ditandatangi Sekretaris Jenderal Hartono Laras dan Sestama BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, Jakarta 11 November 2020.

Sekjen Hartono menyatakan untuk keperluan tersebut, BPS akan mempersiapkan lebih dari 100.000 petugas.

“Dan ini perlu bimbingan dari BPS untuk pemutakhiran data judul bisa," kata Hartono Laras di Kantor BPS, Jakarta (11/11).

Kementerian Sosial telah mengantisipasi hal ini dengan menyusun program yang terencana, terarah dan sistematis.

“Jadi dengan PKS ini tujuannya untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data untuk mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan," tambah Hartono Laras.

Dalam kaitan itu, Kemensos juga akan melakukan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi.