Mensos Juliari Korupsi Dana Bansos, Begini Respons Ekonom Imal Istimal
jpnn.com, JAKARTA - Kasus korupsi yang menjerat Mensos Juliari Peter Batubara (JPB) bersama sejumlah pejabat Kemensos dan pengusaha dalam pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) direspons banyak pihak.
Salah satunya adalah Ekonom Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Imal Istimal. Dia tidak habis pikir mengapa bansos bisa menjadi ajang tindak korupsi.
“Dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang serba sulit akibat pandemi, kok ada oknum pemerintah yang mengambil hak masyarakat yang sedang susah,” kata Imal yang juga Wakil Rektor ITB AD Jakarta dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12/2020).
Menurut Imal, penanganan kasus korupsi Bansos menjadi momentum untuk mengevaluasi total atas bentuk dan skema bantuan sosial pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi.
“Mengingat aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai bergerak lagi, sebaiknya bansos yang berpotensi menyebabkan moral hazard dievaluasi ulang, diubah menjadi bantuan yang lebih produktif, tepat sasaran, serta tidak rawan korupsi,” ujar mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini.
Selain bansos Kemensos, Imal juga mengatakan program Pra Kerja yang dikelola Kemenko Perekonomian sebagai program yang mubazir.
“Bagaimana tidak, ketika Kemnaker menyalurkan BLT Pekerja dengan saringan ketat BPJS Ketenagakerjaan, program Pra Kerja secara online diikuti mayoritas orang yang ternyata sudah bekerja seperti yang diumumkan Badan Pusat Statistik beberapa waktu lalu," sesal Imal.
Imal menyebut program Banpres Produktif Usaha Mikro (BUPM) yang juga dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLT UMKM) sebagai program bansos yang patut diapresiasi.
Ekonom Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Imal Istimal merespons kasus korupsi yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) bersama sejumlah pejabat Kemensos dan pengusaha dalam pengadaan Bansos.
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran
- Penyaluran Bansos Dihentikan Menjelang Pemungutan Suara Pilkada
- Ridwan Kamil-Suswono Berkomitmen Melanjutkan dan Memperluas Program Bansos