Mensos Paparkan 4 Langkah Atasi Dampak Pandemi Terhadap Kelompok Miskin dan Rentan

Kamis, 11 Juni 2020 – 07:01 WIB

Mensos Juliari P. Batubara dalam pertemuan dengann Menteri ASEAN. Foto: Humas Kemensos

Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan stimulus fiskal ketiga yang sebesar Rp405,1 triliun, di mana untuk perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun. Mensos menjelaskan, dalam rangka menangani dampak Covid-19, pemerintah meningkatkan indeks bantuan dan memperluas kepesertaan bansos reguler.

Baca Juga:

Mensos: Kami Siap Diawasi Agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Yakni bansos Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari semula KPM menerima manfaat per tiga bulan menjadi setiap bulan, mulai April-Desember 2020, sehingga KPM PKH mendapatkan manfaat ganda.

Kemudian, pada Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) dilakukan perluasan target dan peningkatan indeks bantuan program sembako dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Kemensos juga meluncurkan bansos non-reguler yakni Paket Sembako Bantuan Presiden (Banpres) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Bansos Sembako Banpres mulai disalurkan untuk masyarakat terdampak Covid-19 di DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Jabodetabek), 20 April.

Bansos Sembako tersebut menjangkau 1,9 juta keluarga (KK) dengan nilai Rp600.000 yang disalurkan sebulan dua kali, sehingga nilai totalnya sekitar Rp3,4 triliun.

Sementara BST, menjangkau 9 juta KK di luar Jabodetabek yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan nilai Rp600.000/KK/bulan. Baik Bansos Sembako bantuan Presiden maupun BST, disalurkan selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

“Dengan stimulus terbaru sebesar Rp677,2 triliun, pemerintah telah memperpanjang bantuan hingga Desember 2020,” kata ayah dua anak ini.

Mensos juga menekankan pentingnya pengelolaan data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis bagi berbagai bantuan sosial. “DTKS memuat 40 persen masyarakat dengan pendapatan terendah di Indonesia. Dan dengan DTKS sangat membantu memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran,” kata Mensos.(ikl/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!