Mensos Sentil Daerah Jangan Melulu Urus Proyek

jpnn.com - TARAKAN – Upaya pemerintah dalam menekan jumlah tingkat kemiskinan dilakukan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Sejak 2007 silam, PKH menjadi bagian integral yang mampu menyejahterakan keluarga, termasuk memberikan dukungan pendidikan dan kesehatan anak.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menuturkan, pendidikan dan kesehatan anak Indonesia bisa terwujud dalam PKH tersebut. Tahun  ini, PKH ditargetkan sukses menjangkau 3,2 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tersebar di 497 kabupaten/kota dan 3.342 kecamatan, dan didukung 14.432 tenaga pendamping di seluruh Indonesia.

“Ada peningkatan signifikan dari 2013-2014. Tidak hanya dari jumlah RTSM, jumlah sebaran di kabupaten/kota dan kecamatan, tapi juga tenaga pendamping dari 11.132 menjadi 14.432. Ini merupakan konsekuensi rasional dari perkembangan PKH yang positif, ” kata Salim saat membuka Rapat Koordinasi Nasional tentang PKH di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (22/5).

Tahun lalu, PKH  menjangkau 2,4 juta RTSM, tersebar di 334 kabupaten/kota dan 2.843 kecamatan, didukung oleh 11.132 tenaga pendamping. Disebutkan, realisasi PKH setiap tahunnya dari Kemensos habis karena menggunakan by name by address. Anggaran itu diambil dari PT Pos dan penerima anggaran jadi tidak akan ada sisa. Sehingga anggaran yang ada itu selalu mendekati 100 persen.

“Karena uang yang ada itu diarahkan berdasarkan nama dan alamat yang sudah ada, dan mereka langsung mengambilnya. Serapannya cukup bagus jika di kementerian,” ungkapnya.

Dijelaskan, bantuan yang diberikan saat ini merupakan usulan sendiri dari daerah. “Bantuan inilah yang digunakan untuk kebutuhan anak-anak. Nilai bantuan hampir sama dengan tiap daerah untuk setiap tahunnya hanya kisaran Rp 1 juta lebih,” ungkapnya.

Menurutnya, anak-anak perlu pendampingan dan mereka mempunyai kebutuhan yang sangat banyak. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pakaian, sepatu, dan pendidikan.

“Jika kami yang akan menanggung semua di daerah, tentu tidak akan mampu juga karena anggaran yang ada untuk anak-anak tidak sampai 4 persen dari anak yang terlantar,” ujarnya.