Mensos Ungkap 92 Kabupaten/Kota Tak Perbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menyatakan bahwa verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara nasional terakhir dilakukan 2015 lalu.

Namun, bukan berarti sejak 2015 hingga 2020 tidak ada verifikasi dan validasi atas DTKS.

"Ada verifikasi dan validasi. Sejak saat itu (2015) sampai hari ini verifikasi dan validasi dilakukan oleh kabupaten/kota," kata Juliari dalam rapat kerja Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/7).

Juliari menjelaskan saat ini sekitar 319 kabupaten/kota telah memperbarui (update) data kemiskinan. Namun, angkanya tidak sampai 50 persen.

Selain itu, ada DTKS di 92 kabupaten/kota yang tidak diperbarui sama sekali sejak 2015. Sementara 103 kabupaten/kota sudah memperbarui DTKS lebih dari 50 persen.

"Jadi, kalau diklasifikasikan yang paling parah itu ada 92 kabupaten/kota, setengah parah 319 kabupaten/kota, dan yang lumayan 103 kabupaten/kota. Ini kondisi yang kami hadapi sekarang," tuturnya.

Juliari dalam kesempatan itu juga mengatakan, berdasar data per Januari 2020, isi DTKS adalah 97,3 juta individu, 27 juta rumah tangga, dan 29 juta kepala keluarga. Menurutnya, sebanyak 81 persen dari 97,3 juta individu itu sudah tercatat di Ditjen Duckapil Kemendagri.

"Target tahun ini adalah 100 persen, atau seluruhnya yakni 97,3 juta punya NIK semua. Insyaallah semua individu DTKS adalah individu yang miliki NIK," ungkapnya.