Mentan Syahrul Berharap Data Tunggal Cegah Alih Fungsi Lahan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Salah satunya dengan single data atau data tunggal lahan pertanian dalam jangka pendek.

“Data pertanian itu harus satu, sehingga data yang dipegang presiden, gubernur, bupati, camat sampai kepala desa semuanya sama. Termasuk masalah lahan dan produksi,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Jumat (22/11).

Menurut Mentan Syahrul, data yang akurat bisa melahirkan banyak program tepat guna dan tepat sasaran untuk para petani di seluruh Indonesia. Karena itu, dia berharap tak ada lagi kekacauan data lahan baik yang dipegang Kementan, BPS serta kementerian dan lembaga lain.

“Rujukan kita adalah BPS. Jadi, datanya harus satu. Tidak boleh tumpang tindih soal data. Pemerintah juga terus mendorong pemda jangan terlalu mudah memberikan rekomendasi alih fungsi lahan,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 mencatat, luas lahan baku sawah di Indonesia mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hektare. Padahal, luasan sebelumnya mencapai 7,75 juta ha.

“Kami ingin memiliki kejelasan lahan yang akan panen di mana saja. Harus jamin bisa beri makan 267 juta jiwa. Maka itu menjadi langkah besar, tidak boleh melihat itu sebagai masalah kecil,” tegasnya.

Mentan Syahrul juga menjelaskan, pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsi lahan dan kedapatan melakukan alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa dikenakan pidana sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar.

“Pemerintah daerah saya minta memiliki komitmen yang sama untuk bisa mempertahankan lumbung pangan daerah, dengan mempertahankan lahan pertanian,” tuturnya.