Mentan SYL Beber Strategi Pembangunan, DPR Apresiasi Kinerja Pertanian
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dan jajarannnya mengukuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).
Dalam raker, Mentan SYL meminta arahan dan persetujuan dari Komisi IV DPR terhadap penyesuaian anggaran akhir per Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan).
Penyesuaian anggaran itu terdiri dari Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementan Rp 1,66 triliun, Inspektorat Jenderal (Itjen) Rp 100 miliar, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp 3,23 triliun.
Berikutnya, Direktorat Jenderal Hortikultura Rp 775 miliar, Direktorat Jenderal Perkebunan Rp 1,00 triliun, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 1,37 triliun, Direktorat Badan PPSDMP Rp 1,09 triliun, Badan Ketahanan Pangan Rp 553 miliar dan Badan Karantina Pertanian Rp 958 miliar.
"Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kementerian Pertanian diminta melakukan penghematan belanja APBN 2021 Rp 6,33 triliun, sehingga total anggaran yang semula Rp 21,84 triliun berubah menjadi Rp 15,51 triliun," kata Mentan SYL.
Dalam kesempatan itu, SYL menyampaikan bahwa Kementan menetapkan lima program pembangunan sektor pertanian sebagai strategi pelaksanaan kegiatan 2021.
Hal itu dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
Kelima program itu ialah Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, kemudian Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta Dukungan Manajemen.
DPR mengapresiasi kinerja sektor pertanian 2020 yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. Sisi lain, DPR menyesalkan pemotongan anggaran Kementan 2021.
- Hamdalah, Mentan Amran Sulaiman Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Pemprov Kalsel Siapkan 41.829 Hektare Untuk Optimalisasi Lahan Rawa
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Pengawasan Terhadap Peredaran Sarana Pertanian Palsu-Ilegal Harus Dilakukan Bersama
- Pelaku Usaha Harapkan Prabowo Bentuk Badan Otoritas Sawit