Mentan Tantang UGM Wujudkan Indonesia Lumbung Pangan

Dikhawatirkan Menteri Amran tersandung masalah hukum di kemudian hari, lantaran pemenang pengadaan sarat korupsi.

Tak pendek akal, Amran kemudian menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi penegak hukum lainnya.

"KPK tolong bantu kami. Kami tidak pernah belajar hukum, pasal-pasal. Yang dipelajari, bagaimana dapatkan bibit unggul," ucapnya.

Alhasil, kini ada petugas KPK, Polri, dan Kejaksaan bertugas di Kementan. Mereka mengawasi anggaran, agar tetap sesuai prosedur.

Amran juga mengubah kebijakan terkait anggaran. Bila sebelumnya mayoritas dialokasikan untuk keperluan internal, sekarang diubahnya. Nilainya sekitar Rp12 triliun per tahun.

"Biaya perjalanan dinas kami kurangi, biaya seminar kami kurangi. (Uangnya) belikan bibit unggul yang produksi 10 ton, kita belikan tiga juta hektare," bebernya.

"Kalau beli benih langsung produksi 10 ton (untuk lahan) luasnya tiga juta daripada seminar 1.000 kali, masih tinggi hasilnya yang tiga juta hektare," terangnya. Pada 2018, 85 persen dari total anggaran Kementan dialokasikan untuk petani.

Kedua, Amran membenahi sumber daya manusia (SDM). Upaya yang dilakukan, di antaranya memperkenankan KPK menyadap pejabat di Kementan dan memecat dan mencopot oknum yang terbukti rasuah.