Menteri & 3 Pejabat Bicara Seleksi PPPK 2024 Tahap 2, Semuanya Penting

Instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi PPPK dengan pertimbangan keterbatasan anggaran.

Untuk mendorong percepatan penyerapan honorer menjadi PPPK, KemenPANRB telah mengeluarkan Keputusan Menteri PANRB No. 634/2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi PPPK Bagi Tenaga Non-ASN Yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024.

Kriteria honorer database BKN ini mencakup tenaga non-ASN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK tahap 1, tenaga non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta tenaga non-ASN yang belum mendaftar pada pengadaan ASN.

Menteri Rini mengimbau kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah, termasuk para pengelola kepegawaian untuk tetap menyiapkan anggaran bagi Pegawai non-ASN baik yang lulus melalui PPPK Penuh Waktu, maupun karena keterbatasan anggaran menjadikan Pegawai non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu.

“Para PPK agar mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing untuk mengikuti seleksi, serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme dari afirmasi kebijakan pemerintah,” kata Menteri Rini.

Masih Banyak Honorer Database BKN Belum Daftar PPPK 2024

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menilai Keputusan Menteri PANRB No. 634/2024 sejatinya memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN yang sempat mendaftar CPNS, tetapi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat seleksi administrasi.

Begitu pula halnya dengan non-ASN yang juga dinyatakan TMS pada seleksi PPPK tahap 1.

Diungkapkan, berdasarkan data per 29 Desember 2024 masih banyak tenaga honorer database BKN belum mendaftar atau menyelesaikan pendaftaran PPPK pada SSCASN.