Menteri Agraria Minta Bantuan KPK

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan tidak hanya melaporkan harta kekayaan pada saat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/11). Momen itu juga dimanfaatkannya untuk membahas pencegahan korupsi.

"Kebetulan diterima pimpinan KPK, saya ingin menjadikan bagaimana mencegah yang bisa dilakukan oleh kementerian kami yang memiliki tugas melayani masyarakat," kata Ferry.

Menurut Ferry, banyak permasalahan terkait dengan pertanahan. "Banyak masalah memang melibatkan stakeholder yang terlibat dalam pertanahan," ucapnya.

Saat ditanya tentang hal yang akan dilakukan untuk mencegah korupsi terkait dengan benturan peraturan lahan, Ferry menjelaskan, permasalahan itu bisa diatasi dengan koordinasi secara intens. Selain itu, harus ada satu kebijakan yang dikeluarkan.

"Ketika kita harus menggunakan data yang sama, berkaitan dengan tanah, hutan, tata ruang, saya kira kita menggunakan satu peta, one map policy jawabannya," tutur Ferry.

Mengenai kerjasama dengan KPK, politikus Partai NasDem itu menambahkan, pihaknya bisa memberikan data perizinan. Sehingga, KPK bisa menelusuri apakah ada pelanggaran dalam pemberian izin itu.

"Komitmen kita memberikan data yang sebenar-benarnya, data yang seasli-aslinya, dan data yang valid kepada KPK. Sehingga, KPK bisa menemukan di mana titik pelanggaran," tandas Ferry.(gil/jpnn)