Menteri Andrinof Pastikan Dana Aspirasi Tabrak UU
jpnn.com - JAKARTA- Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyatakan, dana aspirasi yang diusulkan parlemen bertabrakan dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004.
"Dana aspirasi yang diminta dengan jumlah besaran tertentu ituS tidak sejalan dengan UU tersebut," ujar Andrinof saat ditemui di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/6).
Menurut Andrinof, dana untuk pembangunan seharusnya juga sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo. Dia menambahkan, presiden belum mengajak kementerian terkait untuk membahas masalah dana tersebut.
"Kalau muncul usulan dari DPR dan usulan itu mengubah arah pembangunan, maka usulan itu tidak sejalan dengan UU. Presiden mengimbau kami semua menjalankan kebijakan sesuai UU," tegas Andrinof.
Lalu, bagaimana tanggapannya tentang sikap DPR yang bersikeras mengusulkan dana itu? "Saya enggak bisa jawab kalau masuk ke wilayah politik. Kalau kami konsisten pada UU. Ditolak atau enggak itu sikap politik, di luar domain perundang-undangan," tandas Andrinof. (flo/jpnn)
JAKARTA- Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyatakan, dana aspirasi yang diusulkan parlemen bertabrakan dengan Undang-undang Sistem
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri Lingkungan Hidup Minta TPA Setop Pakai Sistem Open Dumping
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
- Parcok Cawe-Cawe di Pilkada, Deddy PDIP Serukan Copot Jenderal Listyo
- KSAD Jenderal Maruli: Lulusan Seskoad Harus Mampu Mengemban Tugas Masa Depan