Menteri Asal PKB Tanpa Restu Dewan Syuro

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lily Chadijah Wahid, menyatakan bahwa masuknya Helmy Faisal Zaini sebagai salah satu calon menteri Kabinet Indonesia Bersati (KIB) II tanpa restu Dewan Syuro. Menurut Lily, Helmy yang datang ke Cikeas untuk memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna ikut bergabung dalam kabinet tanpa disertai restu Ketua  Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Aziz Mansyur.

"Ini sebuah pembelajaran bagi Cak Imin (Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar) bahwa dia harus lebih fair dan tahu tata krama, dan mekanisme partai. Soal memenuhi mekanismenya saja Cak Imin tidak mau terbuka. Jika saya tidak dilibatkan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau Ketua Dewan Syuro tidak diberitahu, ini sudah keterlaluan," tegas Lili, melalui telepon genggamnya, di Jakarta, Rabu (21/10).

Padahal, kata Lili, aturannya sudah jelas. Muhaimin harus konsultasi kepada Ketua Dewan Syuro karena keduanya sama-sama mandataris Muktamar PKB. Jadi. kata Lily, mekanisme pengambilan keputusan partai harus ditaati.

Karena mekanisme telah dilanggar oleh Cak Imin, saat ini mulai muncul penolakan sejumlah DPW PKB yang meminta SBY tidak mengangkat Helmy Faisal Zaini sebagai menteri di KIB II. "Pernyataan sikap penolakan itu datang dari DPW PKB Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, NTT, Bali, dan Nanggro Aceh Darussalam (NAD). Mereka meminta SBY agar tidak melantik Helmy," imbuh Lily.