Menteri Asman: Ini Perintah Presiden Kepada Saya

jpnn.com - BANDUNG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memerintahkan seluruh pemerintah kabupaten/kota menerapkan E-Goverment dan sistem elektronik untuk pelayanan publik.
"Jadi tidak ada lagi yang bisa main-main dengan pelayanan publik yang selama ini menjadi sumber pungli," ujar Asman ketika ditemui dalam acara Forum Replikasi Nasional Inovasi Pelayanan Publik kemarin.
Ia mengingatkan, jika masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pungutan di luar ketentuan, maka akan dilakukan tindakan tegas dengan melakukan pemecatan.
"Jadi saya enggak main-main lagi dan ini adalah perintah presiden kepada saya, sehingga saya mengimbau kepada ASN mari kita perbaiki sistemnya," ucap Asnan.
Dirinya memaparkan, dalam memperbaiki sistem perlu pembenahan dalam prosedur pelayanan. Antara lain keterbukaan dan kejelasan waktu pelayanan.
Ini penting agar tidak ada lagi kekecewaanmasyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.
Diingatkan bahwa saat ini sudah ada tim pemberantasan pungli yang bisa tiba-tiba datang ke unit-unit pelayanan publik.
"Jadi jangan macam-macam, kalau tidak ingin menanggung risiko sendiri,"cetus Asnan. (yan/sam/jpnn)
BANDUNG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memerintahkan seluruh pemerintah kabupaten/kota
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030