Menteri Bahlil Menentang Rekomendasi IMF, Politikus PKS Merespons, Tegas

Pada Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) semangat itu ada pada program hilirisasi.

“Sejak zaman Pak Habibie ya yang namanya pembangunan dengan nilai tambah tinggi itu menjadi pilihan dan itu terus dilanjutkan. Nah, ketika kita berbicara sumber daya alam harus diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tambah lalu ada multiplayer effect-nya terhadap ekonomi,” ujar Mulyanto.

Lebih lanjut, Mulyanto mengatakan peraturan pelarangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah juga dikuatkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) sehingga tidak ada pilihan lain untuk menjalankan UU tersebut.

“Itu sudah dikemukakan di dalam regulasi kita yang utamanya adalah Undang-Undang tentang Minerba yang akhirnya direvisi Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2000 itu makin mengokohkan bahwa kita melarang gitu kan melarang ekspor barang mentah, mineral mentah ya kan,” urainya.

Lebih lanjut, Mulyanto menyampaikan jika negara lain menginginkan bahan baku dari Indonesia dengan harga yang lebih murah.

Dia menyarankan untuk menanamkan investasinya di dalam negeri dengan membangun smelter.

“Kalau mau fair atau negara-negara lain mau fair mendapat sumber biji yang lebih murah tanamkan investasi di Indonesia,” ucapnya.

Negara-negara lain, kata Mulyanto jangan menggunakan lembaga internasional untuk menekan Indonesia untuk mengubah kebijakannya.