Menteri Bappenas Usulkan IKN Seperti DKI dengan Gubernur Dipilih Langsung

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyatakan sampai sampai saat ini belum ada keputusan tentang bentuk pemerintahan di daerah yang bakal ketempatan lokasi ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, pemerintah akan membicarakan hal itu dengan DPR.
"Belum diputuskan apakah provinsi sendiri atau akan tetap di provinsi yang ada (Kaltim, red) dan dia jadi kabupaten atau kota, tetapi ada kekhususan," kata Suharso di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Menurut Suharso, Bappenas merekomendasikan kawasan IKN yang direncanakan seluas 56 ribu hektare tidak berada dalam rezim otonomi. Usulannya, IKN dikelola seorang city manager.
Hanya saja, Bappenas mengusulkan IKN meniadi provinsi tersendiri sebagaimana DKI Jakarta. "Mungkin lebih bagus provinsi seperti DKI, langsung di bawah presiden tetapi dipimpin gubernur yang dipilih, sedangkan wali kota ditunjuk saja," kata Suharso.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ada kemungkinan IKN menjadi provinsi tersendiri ataupun badan otorita. Namun, keputusan soal itu akan dibahas bersama DPR.(fat/jpnn)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merekomendasikan kawasan ibu kota negara yang direncanakan seluas 56 ribu hektare tidak berada dalam rezim otonomi.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?
- BPJS Ketenagakerjaan Dorong Peningkatan Budaya K3 di Lingkungan Kerja Perusahaan
- Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Penguatan Statistik Hayati di Indonesia
- Sarana Jaya Raih 2 Penghargaan di IHCBA 2024
- 11 Jam Kebakaran di Glodok Plaza, 8 Orang Dievakuasi
- Rencana Caretaker Karang Taruna DKI Selenggarakan TKD Dinilai Cacat Legal