Menteri Basah Jangan Jadi ATM Parpol

JAKARTA - Pengamat Politik dari UI Bonie Hargens menilai, banyak negosiasi politik dan bisnis yang bermain berkaitan dengan rencana reshuffle kabinet. “Walau secara teroritis reshuffle menjadi hak prerogatif presiden, tetapi kelompok bisnis dan politik pasti berusaha menduduki posisi-posisi menteri, terutama pos basah untuk dijadikan mesin ATM bagi partai politik,” kata Bonie  di Jakarta, Jumat (7/10).

Jadi, menurut Bionie, tidak ada jaminan, menteri baru bisa memiliki visi dan tujuan politik yang sama dengan Presiden SBY. ”Makanya perlu kewaspadaan agar tujuan reshuffle tercapai dan bukan malah memperburuk kinerja kabinet,” ujar Boni.

Sementara itu, Komunitas Anak Muda Demokrat (KAUM) Demokrat sejati, yang merupakan ormas onderbow Partai Demokrat, mengingatkan Presiden SBY tidak mempedulikan nama-nama figur politik, maupun dari kalangan militer yang sengaja dimunculkan di publik, dengan alasan dan kompetensi maupun profesionalitas untuk layak didudukkan di kabinet.

“Ini kan aneh. Misalnya mendorong-dorong nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat George Toisutta untuk menggantikan Freddy Numberi. Coba, di mana letak profesionalitas dan kelebihannya mengurus perhubungan dibanding Freddy Numberi yang sudah berpengalaman dalam dua tahun terakhir?” tandas Direktur Eksekutif KAUM Demokrat Sejati, Herbert Sitorus, Jumat (07/10).