Menteri BUMN Copot Direksi Askrindo
Rabu, 24 Agustus 2011 – 02:20 WIB

Menteri BUMN Copot Direksi Askrindo
JAKARTA - Kasus dana investasi ilegal PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) akhirnya memakan korban. Ini setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar akhirnya mencopot direksi Askrindo. Dana investasi senilai Rp 439 miliar tersebut ditempatkan pada instrumen investasi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Repurchase Agreement (Repo), surat utang korporasi, dan surat utang negara (SUN).
Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa dan Keuangan Parikesit Suprapto mengatakan, Kementerian BUMN memutuskan untuk mencopot "Chairul Bahri dari jabatan Direktur Utama dan Hartono dari jabatan Direktur Pemasaran dan Pertanggungan. "Ini untuk penyegaran dan meningkatkan kinerja perseroan," ujarnya saat pelantikan pejabat di Kantor BUMN, Selasa (23/8).
Baca Juga:
Sebagaimana diketahui, saat ini Askrindo tengah terbelit kasus dana ilegal. Hasil temuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menunjukkan, beberapa oknum manajemen Askrindo melakukan penempatan dana ilegal pada lima lembaga keuangan, yakni PT Harvestindo Asset Management, PT Jakarta Investment, PT Reliance Asset Management, PT Batavia Prosperindo Financial Services, dan PT Jakarta Securities.
Baca Juga:
JAKARTA - Kasus dana investasi ilegal PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) akhirnya memakan korban. Ini setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara
BERITA TERKAIT
- Peluncuran Happy Kijang Menandai Gerakan Menuju Indonesia Bersih, Sehat
- Perkuat Manajemen, GNI Pastikan Operasional Berjalan Normal
- Artajasa Bersama Pelaku Sistem Pembayaran Berkomitmen Perluas Ekosistem Ekonomi Digital Nasional
- PT EDOT Siap Ekspansi ke Pasar Global, Tekankan Pentingnya Inovasi Produk
- Gelar Seminar, PTPN Bahas Peran Strategis Kelapa Sawit Menuju Indonesia Emas 2045
- Bank Mandiri Ciptakan Lingkungan Kerja Inklusif lewat Respectful Workplace Policy