Menteri BUMN Lempar ke Manajemen

JAKARTA – Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengaku tak mau turut campur dan menyerahkan penyelesaian ancaman mogok terbang Asosiasi Pilot Garuda pada 28 Juli depan kepada pihak manajemen. Tuntutan para pilot itu terkait perbedaan gaji pilot lokal dan asing yang belum dipenuhi manajemen. "Tentu saja rencana mereka itu mengganggu, tetapi saya kira manajemen Garuda akan bisa mengatasi permasalahan internalnya," kata Mustafa di Jakarta.

Permasalahan di Garuda itu, lanjutnya, tidak perlu dilaporkan kepada Kementerian BUMN. Sebab, Mustafa menilai hal itu bisa diselesaikan secara internal manajemen. "Tidak perlu lapor, biar mereka yang atasi. Kami ikut perkembangannya saja. Saya kira, mereka akan segera atasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir menegaskan, seharusnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan yang memegang kendali maskapai pelat merah ini wajib memberikan sanksi kepada manajemen Garuda, bila aksi mogok terjadi. Sanksi ini sangat penting dan strategis karena tidak berupaya menyelesaikan masalah yang timbul, malah manajemen Garuda Indonesia terkesan membiarkan dan tidak punya kepedulian dan kemampuan mengatasi konflik yang terjadi.

Menurut Husna, aksi mogok terbang yang dilakukan pilot Garuda Indonesia pada 28 Juli nanti akan merugikan penumpang. Bahkan, berdampak merosottnya layanan masyarakat. Apalagi jadwal aksi mogok berdekatan dengan bulan puasa saat banyak masyarakat akan menyempatkan berkunjung ke kampung halaman untuk menghormati para leluhur. "YLKI mengharapkan konflik di maskapai Garuda Indonesia tidak berdampak terhadap penumpang. YLKI meminta konflik di maskapai milik pemerintah ini segera diselesaikan. Jika tidak penumpang juga dirugikan," katanya.