Menteri dari Parpol Picu Korupsi
Minggu, 12 Juni 2011 – 08:13 WIB
Di tempat yang sama, anggota Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Rhenald Kasali mengatakan bahwa korupsi sekarang ini sudah merambah ke dunia birokrasi. "Sebab, kita tahu, birokrasi itu sekarang setengahnya adalah politisi. Mereka berpolitik mempertahankan jabatan," kata Rhenald.
Dia menambahkan, sekarang ini makin banyak birokrasi yang dimasuki orang-orang politik. "Sebab, menterinya kebanyakan juga politisi," ungkap Rhenald yang juga pakar manajemen itu. Dengan model seperti itu, kata dia, muncul hubungan patron-klien. Permainan anggaran juga dilakukan untuk si patron politik itu.
Taufiqurrahman Syahuri, komisioner Komisi Yudisial, menegaskan bahwa posisi pemerintah dalam memberantas korupsi adalah dilema. "Kalau korupsi berhasil ditegakkan, itu dianggap bukan keberhasilan pemerintah. Tapi sebaliknya, kalau KPK tidak bisa menangani kasus korupsi, yang disalahkan adalah pemerintah. Seharusnya yang disalahkan KPK," katanya di tempat yang sama.
Dia menambahkan, korupsi sekarang ini bukan hanya di eksekutif. "Tapi, korupsi juga terjadi di legislatif dan yudikatif," tegasnya. (boy/sam/jpnn/c4/agm)
JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, penegak hukum tidak steril dari praktik mafia peradilan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mengapa Surya Paloh Tak Hadir di Pertemuan Ketum Parpol Koalisi Pemerintahan Prabowo?
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- FPKB Tolak Penetepan Dekot Jakarta, Ini Alasannya
- Habiburokhman Gerindra Sebut Mahfud Md Orang Gagal, Apa Sebabnya?
- Penyerangan RS Indonesia di Gaza Tak Bisa Dibiarkan, Mardani Desak PBB Bersikap
- Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pastikan Libur Nataru Aman dan Nyaman