Menteri Diminta Ciptakan Iklim Investasi
Jumat, 23 Oktober 2009 – 16:55 WIB
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para menteri dan kepala daerah untuk dapat menghidupkan iklim investasi dalam pembangunan. Menurut SBY, khusus untuk infrastruktur, sepanjang ada peluang masuknya investor akan sangat menguntungkan. Tetapi semuanya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Prioritas pembangunan nasional kita ke depan sudah jelas. Reformasi birokrasi menjadi fokus kita ke depan. Kita juga harus bisa menciptakan iklim investasi dan bisnis yang saling menguntungkan, dengan catatan, asal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan," katanya.
Iklim investasi itu menurut SBY, akan tercipta bila visi pembangunan termasuk penanganan pasca konflik bisa teratasi dengan baik. "Iklim investasi dan bisnis, termasuk energi yang selama ini sudah berjalan, mari kita lanjutkan dan tingkatkan lagi," ucapnya di hadapan para menteri yang menghadiri sidang kabinet.
Presiden merasa optimis para pembantunya di KIB II periode 2009-2014 itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. "Saudara-saudara adalah tokoh pilihan. Saya yakin saudara-saudara bisa melaksanakan tugas yang diemban dengan baik. Memang sulit memilih tokoh yang bisa menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan. Karena itu, dalam menyusun dan melaksanakan program, harus betul-betul matang," pungkasnya. (gus/fuz/JPNN)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para menteri dan kepala daerah untuk dapat menghidupkan iklim investasi dalam pembangunan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru