Menteri Edhy Kena OTT, Raditya Nursasongko Ungkap Perlakuan Tidak Adil di KKP

Menteri Edhy Kena OTT, Raditya Nursasongko Ungkap Perlakuan Tidak Adil di KKP
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (duduk di tengah) dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (25/11) guna mengumumkan nama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan sejumlah pihak lain sebagai tersangka korupsi penerbitan izin kuota ekspor benur. Foto: Ricardo/JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - Hal menarik soal izin ekspor baby lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terungkap setelah Menteri Edhy Prabowo kena OTT oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Edhy Prabowo yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap izin ekspor baby lobster di KPK juga telah menandatangani surat pengunduran diri sebagai menteri KKP pada Kamis (26/11) lalu.

Direktur Utama PT Teladan Cipta Samudra (TCS) Raditya Nursasongko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/11) mengungkap kerugian besar yang dialami perusahaannya.

PT TCS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor benih bening lobster.

Raditya mengaku bahwa perusahaannya rugi banyak usai Kementerian KKP menyetop penerbitan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran (SKWP) izin ekspor benih bening lobster yang sebelumnya telah diberikan ke PT TCS.

Menurut Raditya, kerugian tersebut tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga seluruh mitra dan ratusan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan.

"Seluruh mitra dan ratusan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan kami juga mengalami kerugian yang sangat besar akibat pemberhentian sepihak ini," kata Raditya dalam pernyataan tertulis itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari situs kkp.go.id, PT. TCS tercatat sebagai perusahaan yang mengundang Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP menyaksikan kegiatan melepas benih bening lobster di Kawasan Konservasi Perairan di sekitar Pulau Liwungan Kabupaten Pandeglang beberapa waktu lalu.

Raditya Nursasongko mengaku rugi karena diperlakukan tidak adil soal izin ekspor benih lobster di KKP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News