Menteri Ekonomi Tak Sinergis

Lebih lanjut Siti berharap, hendaknya kedepan SBY bisa mengisi pos menteri-menteri perekonomian dengan kalangan zaken. Hal ini sangat penting mengingat kondisi perekonomian paling erat kaitnya dengan stabilitas politik nasional. “Meskipun berat untuk merombak semuanya, setidaknya SBY harus berani membersihkan kalangan parpol dari pos menteri perekonomian. Bayangkan kalau ekonomi nasional keteteran, harga tidak bisa dikontrol, masyarakat marah, bukan tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Masyarakat, lanjutnya, saat ini sudah kritis, mereka tahu mana menteri yang mampu, gagap dalam bekerja dan yang hanya bisa melakukan pencitraan saja. Pada posisi seperti ini, presiden hendaknya mesti jeli melihat mana pembantunya yang mampu dan tidak. “Yang pasti, kita tetap akan tunggu keberanian presiden dalam mengevaluasi para pembantunya  yang sebetulnya sudah banyak menuai kegagalan dan hanya menghasilkan citra negatif di pemerintahan saja,” katanya.

Sementara, pengamat Burhanuddin Muhtadi menilai menteri yang paling berpeluang untuk diganti lebih banyak di dominasi dari kalangan parpol. Selain faktor kinerja, Burhan juga menyorot soal hubungan menteri dengan partai yang tidak lagi mesra. “Ada peluang menteri asal PKS, PAN dan Golkar akan terkena reshuffle,” katanya pada INDOPOS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (22/10).

Menurut Burhanudin, kemungkinan terjadinya reshuffle itu cukup besar. Sebab, selain kinerja mereka yang kurang baik, beberapa menteri tersebut sudah tidak mendapat dukungan siginifikan dari partainya. Ini menjadi faktor utama juga, mengingat keberadaan dia di kabinet juga atas amanah partai. "Mekanismenya sederhana, partai yang menitip orang di kabinet, partai juga yang mencabutnya," tegas Burhan.