Menteri Ekonomi Tak Sinergis

Ditegaskan, sebetulnya masyarakat sedari awal juga sudah tidak bisa berharap banyak, karena menteri-menterinya hasil ‘dagang sapi’. Terbukti, dalam evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)  saja sudah ada ada tiga menteri yang berapor merah. “Meskipun, seharusnya lebih dari tiga menteri yang berkinerja kurang baik. Masih banyak menteri lain yang mungkin layak langsung diberi kartu merah. Tapi, karena para menteri ini merupakan elite partai, mereka bisa aman dari evaluasi negatif UKP4," katanya, kemarin (22/10).

Sementara, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengharapkan  SBY segera mengganti menteri yang kinerjanya tidak baik. "Yang betul-betul tidak lulus dan tidak cakap untuk naik kelas dua ya sebaiknya tinggal kelas saja. Soal siapa, tentu saya tidak punya rapor yang komprehensif. Yang punya itu presiden,” katanya.

Tetapi secara moral, lanjut Anas, publik punya harapan besar agar yang menggawangi kementerian membantu presiden itu adalah orang-orang yang cakap dalam bekerja. “Pastinya publik berharap seperti itu,” katanya. Anas juga menilai, salah satu kekurangan pemerintah saat ini adalah dalam hal pencitraan atau public relation (PR). Akibatnya, banyak kesuksesan program pemerintah yang tidak bisa dilihat oleh publik. Hal ini jelas menyebabkan munculnya penilaian negatif dari publik terhadap pemerintahan Presiden SBY. "Saya tidak ingin menyebut spesifik (menteri mana yang terkait), tapi menurut saya PR itu sangat penting," tandas mantan Ketua PB HMI itu.

Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin ikut memberi penilaiannya. Irman menggarisbawahi dua institusi lembaga penegakan hukum, yakni kejasakaan dan polisi. “Jangan tiap hari dua lembaga itu diacak-acak. Dalam paradigma konstitusi yang paling bertanggung jawab adalah presiden. Sesungguhnya, presidenlah selaku pihak yang paling bertanggunjawab,” tandasnya.