Menteri ESDM Akui BBM Subsidi Bocor

Ke depan, revisi Undang-undang Minyak dan Gas yang lahir di zaman reformasi untuk mengawasi BBM akan memerjelas dan memerkuat peran BPH Migas. Selama ini, pengawasan BPH Migas belum maksimal. "BPH Migas sudah berusaha keras tapi belum maksimal," katanya lagi.

Darwin menegaskan, agar subsidi tidak bocor peran pemerintah daerah juga harus ditingkatkan. Peran pemda begitu penting. Namun, menurut Darwin, sejauh ini pemerintah daerah hanya baru terlibat terlibat perencanaan kuota BBM dan pengaduan.

"Tapi, mereka belum terlibat langsung dalam tanggungjawab pendistribusian BBM. Pemda kita dorong tdiak hanya minta kuota saja tp harus mengawasi dan memertanggungjawabkan pendistribusian BBM bersubsidi," tegasnya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Teuku Riefky Hapsa, mengatakan saat ini ada kondisi yang jadi tantangan adalah terkait menurunnya cadangan minyak. Sementara di sisi lain, tegas dia, kebutuhan dalam negeri meningkat tajam. Pemerintah dan Komisi VI DPR, kata dia, sudah berupaya terutama dalam Revisi UU Migas.

"Dalam 10 tahun terakhir, kami lihat perkembangan tidak signifikan, malah cenderung ke negatif," katanya, di kesempatan sama.