Menteri ESDM Bahlil Diminta Luruskan Penonaktifan Dirjen Migas

jpnn.com, JAKARTA - Penonaktifan Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Achmad Muchtasyar yang dikaitkan dengan penggeledahan Kejagung di kantor Ditjen Migas, Senin (10/2) dinilai banyak kejanggalan.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai penonaktifan Dirjen Migas secara tiba-tiba, bakal berdampak kepada kepercayaan investor, serta operasional hulu migas.

Untuk itu, Moshe mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan secara transparan kepada publik terkait alasan penonaktifan Achmad Muchtasyar yang belum genap sebulan menjabat.

“Kayak begini bisa menghambat operasi migas. Padahal kita semua mau ngebut ini. Produksi mesti naik, investasi mesti naik. Semoga enggak menghambat dan memperlambat kami," kata Moshe, Kamis (13/2).

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.

Dia mengungkapkan penonaktifan Dirjen Migas itu memang sangat janggal terkait aksi 'heroik' penyidik Kejagung dengan kasus yang akan diungkap.

"Yang layak digeledah itu justru kantor kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), vendor-vendor pemasok BBM dan minyak mentah, bukan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Kemudian disusul penonaktifan Dirjen Migas yang belum genap sebulan menjabat. Pak Bahlil harus luruskan ini,” ujar dia.

Menurut Yusri, hal ini mengacu kepada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) SKK Migas yang terkait erat dengan tata kelola minyak mentah. Berdasarkan Pedoman Tata Kerja Nomor 65 Tahun 2017, SKK Migas atas nama pemerintah memberikan kuasa jual minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) kepada KKKS.