Menteri ESDM Diminta Mengatasi Persoalan Blok Selat Panjang

Saat ini, Blok Selat Panjang Riau hampir tidak berproduksi karena Petroselat pailit. Tapi semua susah mengetahui angka produksi selama ini karena Petroselat belum buka data room.
Menurut Danang, para Vendor sudah bertemu dengan SKK Migas untuk menyelesaikan terkait blok migas ini namun masih verbal belum tertulis.
“Siapapun kontraktor baru ikut bertanggung jawab. Peristiwa seperti Petroselat ini seharusnya bisa terdeteksi secara dini. Kita merasa didzalimi, kita tidak dibayar mulai dari hal-hal yang kecil tidak ada yang dibayar. Padahal vendor punya hal yang diatur dalam kontrak," ujar Hendra menambahkan.
Untuk itu, melalui kuasa hukum Hendra Setiawan Boen dari Setiawan & Partner Law Offices meminta Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk membantu mencarikan solusi bagi para vendor maupun para pekerja.
"Berdasarkan info dari media kan pemerintah mau melelang, maka kita meminta kejelasan atas biaya yang belum dibayar oleh kontraktor Blok Selat Panjang ini. Kalau bicara produksi jelas, produksi gas dan minyak tidak jelas pengelolaannya. Ini tidak bisa dibiarkan, Haris ada keputusan pemerintah mengenai nasib kita semua," katanya.
Diketahui, kontrak Blok Selat Panjang Riau akan berakhir 2021 mendatang, namun karena status kepailitan Petroselat maka pemerintah berencana melelang Blok migas tersebut.(jpnn)
Sebanyak 48 vendor yang bekerja sama dalam pengelolaan Blok Selat Panjang, mendesak Menteri ESDM Ignasius Jonan segera mengatasi persoalan Blok Selat Panjang.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemerintah RI dan Kerajaan Arab Saudi Sepakat Kembangkan Mineral Kritis
- Menteri Industri Arab Saudi Bakal ke Indonesia, Bahas Kerja Sama Sektor Unggulan
- Jelang Arus Balik di Maluku, Pertamina Cek Ketersediaan dan Kualitas BBM di Ambon
- Menteri ESDM: Mudik 2025 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Menteri ESDM Apresiasi Kesiapan Satgas Ramadan Idulfitri Pertamina 2025
- Suami Ratna Galih Terancam Pailit, Aset Pribadi Bisa Disita