Menteri ESDM Harus Sosok Pemberani

jpnn.com - JAKARTA – Pengamat sosial politik dari Forum Masyarakat Maluku (Formama) Arnold Thenu, menilai kursi Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, harus diisi sosok yang berani. Selain itu, juga sudah teruji kecintaannya terhadap tanah air.

“Untuk seorang Menteri ESDM di Kabinet Jokowi-JK, yang  paling dibutuhkan itu keberanian sekaligus rasa kecintaan yang tinggi terhadap bangsa dan tanah air," ujarnya di Jakarta, Minggu (12/10).

Dua kriteria itu penting, menurutnya, karena menteri ESDM akan menjalankan program pemberantasan mafia migas, melakukan renegoisasi kontrak-kontrak karya pertambangan asing yang selama ini tidak menguntungkan negara dan rakyat, serta penegakan kedaulatan Sumber Daya Alam.

Menurut Arnold, dari sejumlah kandidat menteri ESDM yang mengemuka, Poltak Sitanggang dinilai yang paling berani dan mampu menjalankan mandat bagi perubahan Indonesia tersebut.

Alasannya sederhana, tanpa jabatan setara menteri saja, Poltak sanggup memenangkan renegoisasi kontrak karya Rio Tinto di Sulawesi. Ia juga sukses merebut lahan seluas 44 ribu hektar yang sebelumnya dikuasai perusahan asing tersebut di pengadilan.

“Jika tanpa jabatan apa-apa Poltak bisa melakukan itu, maka dengan duduk sebagai menteri diharapkan Poltak akan memiliki keberanian dan bisa berbuat lebih dari itu. Inilah yang dibutuhkan Jokowi dan Indonesia sekarang," katanya.

Saat ditanya bagaimana dengan figur kandidat lainnya, seperti mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, Arie Soemarno, Darwin Silalahi, Iwan Ratman dan Emirsyah Satar, menurut Arnold prestasi mereka lebih karena dukungan fasilitas, keuangan dan rencana bisnis matang dari perusahaan di mana mereka berkarir.

“Kalau untuk nyali melaksanakan program-program Jokowi seperti pemberantasan mafia migas atau renegoisasi sesuai UU Minerba No. 4 Tahun 2009, saya ragu. Mengingat di antara nama-nama tersebut banyak yang dibesarkan perusahaan minyak asing atau paling tidak pernah bekerja dan memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan asing tersebut. Sehingga konflik kepentingan sangat mungkin terjadi," ujarnya.