Menteri Golkar Ikut Dorong Dana Desa

JAKARTA - Untuk meloloskan usul tentang program penyaluran dana APBN, Golkar tidak hanya lewat parlemen. Kader yang mereka tempatkan di kabinet  pun bersuara agar usul dana desa Rp 1 miliar bisa gol. Sementara itu, Presiden SBY secara halus sudah mengatakan bahwa mekanisme penyaluran dana APBN tetap sesuai dengan aturan.

Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono yang kini menjabat Menko Kesra menjelaskan, dana desa itu bisa menstimulasi ekonomi dan untuk kepentingan sosial di daerah. "Kalau dari (pandangan) kesra, uang yang mengalir ke daerah merupakan hal yang baik dan bagaimanapun pengucurannya harus melalui sistem, dan jangan di luar sistem. Artinya, melalui APBN, dibahas dari awal, dan itu memang yang mengajukan seharusnya pemerintah," kata Agung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (14/6).

Agung mengungkapkan, praktik program seperti dana desa sebenarnya sudah pernah ada meski tidak dalam jangkauan yang luas. Dia mencontohkan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan Kemenko Kesra selama ini juga dilakukan untuk memberdayakan masyarakat di daerah. "Dana bantuan itu untuk menstimulasi pembangunan di desa yang dipadu dengan dana swadaya masyarakat sehingga efeknya bisa berlipat ganda," terang Agung.

Selain mengusulkan dana desa, Golkar mengajukan program dana dapil. Dana dapil itu menimbulkan kontroversi karena yang memperjuangkan pembangunan konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing adalah anggota dewan. Setiap anggota dewan mendapat plafon Rp 15 miliar.